Komisi VII DPR Minta Pemerintah Serius Garap RUU Migas

Komisi VII DPR Minta Pemerintah Serius Garap RUU Migas

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto, mengingatkan pemerintah agar serius mempersiapkan RUU Minyak dan Gas (Migas), lantaran tren produksi migas nasional yang kini terus turun. Legislator PKS itu menilai, banyak persoalan migas yang harus segara ditata ulang agar pengelolaannya efisien dan efektif. Satu di antaranya terkait peningkatan produksi migas di tengah transisi pelaksanaan dekarbonisasi energi.

"Seperti target lifting minyak 1 juta BPH, menurut saya, itu seperti mimpi. Faktanya target tahunan lifting ini terus turun dan realisasinya juga tidak 100 persen. Penyebabnya karena investasi dan daya dukung kita yang lemah untuk menarik investasi itu di era senjakala bisnis minyak," kata Mulyanto kepada wartawan Rabu (8/11/2023). Mulyanto mengatakan, kompetitor investasi di sektor migas sekarang ini bukan hanya yang bersifat tradisional, yakni kompetisi antar negara tetapi juga kompetisi antara migas dan sumber EBT. Karenanya, menurut Mulyanto, perlu kelembagaan yang kuat dan insentif yang atraktif.

Apalagi adanya dampak negatif dari perang Rusia Ukraina yang belum hilang. Kemudian juga, harga minyak dunia sekarang cenderung turun. "Harga minyak WTI, misalnya, terus turun. Sampai bulan Juli 2023 sudah menyentuh angka USD 67 per barel. Memanasnya kondisi Timur Tengah, ikut mengerek harga minyak ini. Puncaknya terjadi di Akhir September 2023 mencapai USD 97 per barel. Namun, setelah itu turun kembali menuju USD 80 per barel," ujarnya. Komisi VII DPR Minta Pemerintah Serius Garap RUU Migas

Anggota Komisi VII DPR Minta Pemerintah Proses Hukum Pengelola SPBU Nakal Komisi VII DPR Minta Pemerintah Tindak Tegas SPBU yang Tidak Distribusikan Pertalite Komisi VII DPR Minta Pemerintah Umumkan Hasil Pemeriksaan Kasus Ledakan Tungku Smelter PT ITSS

Dongkrak Daya Saing Industri, Komisi VII DPR Minta Pemerintah Perpanjang dan Perluas Kebijakan HGBT Impor Migas RI dari Singapura Naik, Komisi VII DPR Curiga, Indonesia Makin Tersandera Komisi VII DPR RI Sebut Pemerintah Lamban Audit Perusahaan Smelter China

Anggota Komisi VII DPR Kritik Rencana Pemerintah Percepat Perpanjangan Kontrak Freeport "Karenanya revisi RUU Migas perlu mengokohkan kelembagaan hulu migas agar badan ini semakin kuat, sesuai amanat MK, berfungsi sebagai doers sekaligus regulator," lanjutnya. Mulyanto menjelaskan Badan ini harus mudah berkoordinasi dgn kementerian lain untuk mempermudah infrastruktur investasi, terutama terkait perizinan dan lahan.

"Selanjutnya bersama kementerian terkait badan ini dapat mengembangkan insentif yang atraktif bagi investor migas," tandasnya.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *